Senin, 20 November 2017

PII dan HMI: Berharap KAHMI Berperan 'Masyumi


PII dan HMI: Berharap KAHMI Berperan 'Masyumi

Oleh: Dr. Ir. Masri Sitanggang

“Masyumi bubar, PII dan HMI akan berjalan sendiri-sendiri”. Demikian kata Mohammad Natsir, Tokoh besar Masyumi, beberapa saat setelah Partai Islam itu dipaksa Bubar oleh Presiden Soekarno. Aku sudah tak begitu jelas di mana kalimat itu pernah kubaca, tetapi ingatanku mengarah pada Media Dakwah –majalah terbitan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, di awal tahun 1990-an. Pelajar Islam Indonesia (PII), kata Pak Natsir, akan cenderung menjadi radikal fundamentalis sementara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cenderung fragmatis akomodatif.
Sebagai salah satu tokoh sentral sekaligus ideolog Partai Masyumi, Natsir memang menjadi “orang tua” bagi kader-kader muda Islam, baik semasa Masyumi masih eksis maupun sesudahnya, sampai Allah memanggil Beiau pulang pada 6 Pebruari 1993. Pernyataan beliau itu mencerminkan betapa beliau sangat mencintai dan menaruh harapan besar kepada PII dan HMI, sekaligus juga menggambarkan kekhawatiran yang dalam akan masa depan kedua organisasi kader intlektual muslim itu kaitannya dengan perjuangan pergerakan Islam di Indonesia sepeninggal Masyumi.


Secrara historis-ideologis, kaitan PII dan HMI dengan Masyumi memang sangat kuat. H. Aboebakar (Sedjarah Hidup K. H. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar, 1957) menuliskan, Kongres Umat Islam 7-8 November 1945, di Yogyakarta, memutuskan : (1) Mendirikan Partai Politik Islam Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia, (2) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) sebagai satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan politik, (3) Hizbullah sebagai satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan militer, dan (4) Sabilillah sebagai satu-satunya lapangan gerakan Islam dalam militer dan perlawanan. Selanjutnya pada Kongres Umat Islam 20-25 Desember 1949, di Yogyakarta, diputuskan (Kongres Muslimin Indonesia, tanpa tahun) : (1) Menyatukan organisasi pelajar Islam bernama Pelajar Islam Indonesia, (2) Mendirikan Badan Penghubung, pengoordinasi kerja sama antara semua organisasi Islam, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dengan nama "Badan Kongres Muslimin Indonesia" di bawah pimpinan satu sekretariat, (3) Menyatukan organisasi guru Islam dengan nama Persatuan Guru Islam Indonesia (PGII), (4) Menggabungkan organisasi-organisasi pemuda Islam dalam satu badan bernama Dewan Pemuda Islam Indonesia, dan (5) Hanya satu organisasi mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bercabang di tiap-tiap kota yang ada Sekolah Tinggi. Kongres ini juga mengeluarkan resolusi, antara lain: (1) Tidak setuju dengan pembentukan organisasi Islam selain dari yang telah ada dan (2) Setuju kembali ke "Ikrar 7 November 1945" yaitu hanya mengakui kesatuan Partai Politik Islam dalam Masyumi dan semua perkumpulan sosial Islam menjadi anggota istimewa dari Masyumi.
Pendek kata, PII dan HMI bersama dengan ormas lain yang disebut dalam Kongres Umat Islam itu adalah “Keluarga Bulan Bintang”, satu istilah yang merujuk pada lambang yang digunakan oleh Partai Islam Maysumi. Oleh karena itu pula, baik PII, HMI, GPII dan yang lainnya menempatkan gambar Bulan Bintang pada lambang organisasinya.
Mudahlah dipahami kemudian, mengapa Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi sayapnya –seperti Pemuda Rakyat (PR), Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Iktan Pelajar Indonesia (IPI), Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) dll.—menjadikan PII, HMI dan GPII sebagai sasaran tembak selain Masyumi. Secara ideologis, pertarungan di Indonesia sederhananya dapat dibagi kepada tiga kekuatan : Islam yang diwakili Masyumi (Keluarga Bulan Bintang), Nasionalis yang diwakili PNI dan Komunis yang diwakili PKI.
Kongres Umat Islam di Palembang, 8-11 September 1957 menghasilkan beberapa keputusan/rekomendasi, antara lain mengharamkan Ideologi Komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pelarangan PKI dan semua mantel organisasinya. Presiden Soekarno menolak. Beliau justeru merangkul semua ideologi besar dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis), tahun 1960. Dengan demikian, PKI semakin terlembagakan sebagai bagian dari Pemerintahan RI. Rentetan kejadian selanjutnya malah kebalikannya. Atas Desakan dan Tekanan PKI, terbit Keputusan Presiden RI No.200 Th.1960 tertanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran Partai Masyumi dengan dalih keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemberontakan PRRI. Tiga tahun kemudian, 10 Juli 1963, terbit Keputusan Presiden RI No.139 th.1963 pembubaran GPII dengan dalih beberapa anggotanya terlibat usaha pembunuhan Soekarno di Cikini, Jakarta, serta dalam kesempatan shalat Idhul Adha di lapangan istana. Di sebut juga bahwa GPII telah “menghambat” penyelesaian revolusi (Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, 2000) . Selanjutnya, atmosfer politik Indonesia diwarnai oleh penangkapan tokoh-tokoh Ummat Islam, yang antara lain : Buya Hamka, KH.Yunan Helmi Nasution, KH. Isa Anshari, KH.Mukhtar Ghazali, KH.EZ.Muttaqien, KH.Soleh Iskandar, KH.Ghazali Sahlan dan KH. Dalari Umar dan lain-lain.
HMI pun tidak lepas dari upaya pembubaran. Desakan CGMI-PKI kepada Presiden untuk membubarkan HMI justeru disambut oleh PII dengan tantangan: “Langkahi dulu mayat kami, baru bubarkan HMI”. Selogan itu menghiasi tembok-tembok di beberbagai sudut kota Jakarta. Mungkin jadi, karena dukungan luar biasa itu, pemerintah mengurungkan niatnya membubarkan HMI. Mengutip Manai Sopihaan, Ahmad Mansur Suryanegara (Api Sejarah 2, 2012) menuliskan, pemerintah melalui Wakil Perdana Mentri II, DR. Leimena, menyampaikan penolakan terhadap tuntutan CGMI-PKI itu dalam acara penutupan kongres CGMI di Istora Senayan 28 September 1965 yang juga dihadiri oleh Presiden Soekarno. Alasan pemerintah karena HMI adalah organisasi nasionalis, patriotik dan loyal terhadap pemerintah. Mendengar penolakan itu, ketua CCPKI, DN Aidit, ketika mendapat giliran menyampaikan pidatonya mengatakan :
“Kalau pemerintah tidak akan membubarkan HMI maka janganlah kalian berteriak-teriak menuntut pembubaran HMI. Lebih baik kalian bubarkan sendiri saja dan kalau tidak mampu melakukan itu, lebih baik kalaian jangan pakai celana, tapi tukar saja dengan kain sarung.”
PII malah sudah lebih dahulu mendapat tekanan, bahkan serangn fisik. Peristiwa Pemberotakan PKI di Madiun 19 September 1948, menjadikan syahidnya Komandan Brigade PII Madiun. Begitu juga 13 Januari 1965, PII yang melakukan Mental Training di Kanigoro, pada waktu subuh, diserang oleh Pemuda rakyat dan BTI –keduanya organisasi sayap PKI. Kejadian ini dikenal sebagai Peristiwa Kanigoro.
Kembali ke cerita awal, tentang “Masyumi bubar, PII dan HMI akan berjalan sendiri-sendiri” --PII akan cenderung menjadi radikal fundamentalis dan HMI cenderung menjadi fragmatis akomodatif, nampaknya mendekati kenyataan. Setidaknya pada periode-periode tertentu. Tak lama setelah Masyumi bubar, PII berangsur pecah menjadi sayap yang lunak dan sayap yang radikal. Yang radikal lebih tenar dari pada yang lunak, lebih aktif dan menguasai sebahagian besar cabang. Menurut Deliar Noer (Partai Islam di Pentas Nasional, 2000), para pemimpin PII lebih bebas dalam bersikap terhadap pemerintah serta terhadap partai-partai Islam (Perti, PSII dan NU). Dalam banyak hal, mereka bersimpati pada (perjuangan tokoh-tokoh) Masyumi yang secara tegas menolak Demokrasi terpimpin.
Hubungan PII dengan HMI yang tadinya mesra menjadi renggang dan akhirnya dingin ketika (sebaiknya) HMI mulai menjalankan politik akomodatif dengan penguasa. PII melihat HMI sudah terlalu jauh menyesuaikan diri. Demi menyelamatkan organisasi, HMI cenderung mengikuti irama yang dimainkan pemerintah. Termasuk dalam hal ini, HMI menuntut hukuman yang seberat-beratnya bagi Kasman Singodimedjo (tokoh Masyumi) ketika tokoh ini dihadapkan ke Pengadilan Negeri Bogor dengan tuduhan subversi tahun 1964. HMI juga turut “membersihkan” pengurus dan anggotanya yang dianggap tak sejalan dengan pemerintah. HMI juga turut menyanyikan senandung demokrasi terpimpin dengan keras; Selogan-selogan Soekarno dikumandangkan, seperti “Nasakom Jiwaku”, “Revolusioner” dan “Ganyang Malaysia”. HMI juga memberikan ucapan selamat kepada PKI pada hari Ulang tahun PKI yang ke -40, tahun 1964. PII dan HMI berjalan sendiri-sendiri, di dua sisi yang berbeda.
Tetapi kesabaran dan kecintaan “adik” kepada “abang” yang ditunjukkan dengan bahasa pembelaan yang patriotik “langkahi dulu mayat kami, baru bubarkan HMI”, ternyata berbuah manis : PII dan HMI kembali beriring bergandengan tangan dalam menghadapi PKI pasca 1965. HMI menjadi ujung tombak pengganyangan PKI; bersama PII, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Pancasila membakar gedung CCPKI di Jalan Kramat Raya pada 8 Oktober 1985. HMI bersama organisasi Mahasiswa lainnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) Pusat dengan ketua Zamroni –PMII dan Sekretaris Jenderal Mari Muhammad –HMI. Sementara PII memelopori pembentukan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Pusat yang diketuai oleh M. Husni Thamrin –PII.
Demikianlah, masa beredar zaman berganti. Di masa pemerintahan Suharto, di mana Masyumi tidak mendapat rehabilitasi sebagaimana Partai Murba, para tokoh masyumi membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Para alumni dan kader PII, terutama yang terlibat ganyang PKI, menjadikan Kramat Raya 45 Jakarta, Markas Dewan Dakwah sebagai markas mereka juga. Seiring dengan berjalannya waktu, antara PII dan HMI pun kembali menampakkan jalannya sendiri-sendiri. Di pertengahan tahun 1980-an ke dua organisasi ini mengambil langkah sebagaimana digambarkan Mohammad Natsir : PII menolak azas tunggal dan memilih melakukan gerakan senyap sementara HMI menerima. Tapi HMI terbelah, yang tidak menerimah azas tunggal memproklamirkan HMI MPO (MPO=Majelis Penyelamat Organisasi).
Hubungan PII-HMI ternyata berpengaruh terhadap kualitas kader HMI. Pada masa-masa Masyumi masih ada sampai sekitar persoalan menghadapi PKI, di mana PII dan HMI sebagai adik dan abang, banyak kader PII yang menjadi anggota HMI setelah mereka menjadi mahasiswa. Di PII mereka mengalami mental training dengan penanaman aqidah dan semboyan “tandang ke gelanggang walau seorang”, di HMI mereka mendapat latihan ketrampilan, ilmu dan wawasan kepemimpinan dengan semboyan “turut qur’an dan hadits” dan “yakin usaha sampai”. Maka, lahirlah kader intlektual Islam yang secara ideologis keislaman kuat dan kemampuan memimpin yang handal. PII, pada saat itu, turut mempengaruhi atmosfir internal HMI dan bentuk kadernya. Setelah PII-HMI berjalan sendiri-sendiri, hampir tidak ada lagi kader PII yang menjadi input kader HMI. Maka out put HMI pun kemudian memang terasa berwajah pragmatis akomodatif.
Kualitas kader HMI yang demkian ini sudah disadari banyak tokoh alumni HMI yang kini tergabung dalam Korps Alumni HMI yang akan melaksanakan Munas ke 10 di Medan, 17-19 November di Medan. Cuma, apakah ada agenda untuk membincangkan persoalan ini? Saya khawatir, tidak ! Sebab persoalan ini kurang tampak seksi buat banyak Anggota KAHMI. Yang mungkin lebih menarik adalah bagaimana agar punya kesempatan duduk di Presidium KAHMI pada periode mendatang dan dengan itu dapat ikut bermain di irama politik tahun 2018 dan 2019.
Padahal, jika saja mau, KAHMI punya kapasitas sekaligus peluang untuk menjadi leading sector bagi Keluarga Besar Bulan Bintang, setidaknya buat PII, HMI dan GPII. Meski bukan partai politik, KAHMI dengan kebesarannya (kuantitas anggota) dapat mengambil peran sebagai “Masyumi”. KAHMI dapat menginisiasi bertemunya para anggota Keluarga Besar Bulan Bintang untuk guyub kembali. Kalau ini terjadi, bolehlah umat Islam berharap akan masa depan politiknya di tanah air. Demikian juga, karena hubungan adik—abang sudah membaik, maka kader HMI perlahan akan lebih jelas nuansa ideologisnya.
Sekali lagi, jika saja KAHMI mau, sekaranglah saatnya. Saat di mana Komunis yang menjadi musuh bersama dulu itu, muncul dan mulai menampakkan wujudnya !
Wallahu a’lam bishshawab !
*Alumni HMI Komisariat Fakultas Pertanian USU⁠⁠⁠⁠

Rabu, 08 November 2017