Laporan singkat agenda reformasi TNI yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam amanat peringatan HUT ke-63 TNI dinilai oleh beberapa aktivis pembela ahak asasi manusia (HAM) sifatnya normatif.
Isi laporan tersebut memuat keberhasilan lima agenda reformasi internal TNI seperti netralitas TNI dalam politik, penghentian TNI dari bisnis, peradilan militer, kesejahteraan prajurit, dan profesionalisme.
Demikian diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dalam diskusi "Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru", di Jakarta, Senin (13/10).
Dikatakan Usman, agenda pertama dan kelima telah dinyatakan tuntas, tetapi tiga agenda yang lain dikatakan dalam laporan tersebut adalah wewenang pembuat kebijakan otoritas sipil. "Pelaksanaan norma-norma reformasi itu baru seperempat perjalanan. Beberapa agenda belum tuntas seperti revisi peradilan militer, penghapusan bisnis, kesejahteraan prajurit," kata Usman.
Belum tuntasnya agenda reformasi itu, dikatakan Usman, karena reformasi internal TNI masih terbebani oleh paradigma Orde Baru, terkait pertarungan politik domestik tahun 1960-an dan ancaman komunisme dalam konteks perang dingin.
Hal itu tercermin di berbagai dokumen dan fakta yang ditemukan Kontras, dari materi tatap muka dengan tokoh agama, ceramah internal dan Buku Putih Pertahanan 2008. "Ada ambivalensi dalam memandang ancaman yang hampir sebagian besar dari dalam negeri. Ini yang menghambat arah transformsi organisasi TNI ke arah yang lebih profesional,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar